Papua Jadi Prioritas Energi Berkelanjutan Presiden Prabowo, Rivqy Abdul Halim: Jawaban Atas Ketimpangan Listrik

Respons Tegas Presiden Prabowo Soal Kritik Menteri
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto/(instagram)

Faktariau.id, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan wilayah Papua sebagai prioritas utama dalam pengembangan energi berkelanjutan nasional. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari visi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memeratakan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

Kebijakan ini disambut positif oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Menurutnya, penetapan Papua sebagai zona prioritas energi adalah jawaban nyata atas ketimpangan akses listrik yang selama ini dirasakan oleh masyarakat di ujung timur nusantara.

“Potensi alam Papua yang melimpah selama ini belum dioptimalkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat setempat. Kebijakan Presiden Prabowo adalah langkah konkret untuk mengubah hal tersebut,” ujar Rivqy, Selasa (10/2/2026).

Mengakhiri Krisis Listrik di Tanah Kaya EBT

Papua diketahui memiliki kekayaan sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT) yang luar biasa, mulai dari potensi tenaga air (hydro) yang melimpah hingga tenaga surya. Rivqy menekankan bahwa sangat ironis jika wilayah yang kaya akan sumber energi justru masih mengalami krisis listrik kronis.

Ia mendorong PT PLN (Persero) dan instansi terkait untuk serius menggarap proyek-proyek EBT di tanah Papua. Targetnya, Papua tidak hanya menjadi lumbung energi mentah bagi wilayah lain, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau yang mandiri.

Implementasi Sila Kelima Pancasila

Lebih jauh, Rivqy mengingatkan bahwa pembangunan energi berkelanjutan di Papua bukan sekadar tentang isu lingkungan atau perubahan iklim global. Hal ini merupakan bentuk nyata implementasi dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Listrik harus hadir merata hingga ke pelosok dan wilayah terluar Papua. Tanpa implementasi yang terukur dan pengawasan ketat, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi dokumen di atas kertas,” tegasnya.

Pemerintah diharapkan segera merinci langkah teknis dan dukungan investasi agar kemandirian energi di Papua dapat segera terwujud, sehingga mampu menggerakkan roda industri kecil dan menengah di daerah tersebut demi masa depan generasi muda Papua yang lebih cerah.

(*Drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *