Faktariau.id – Kebijakan Work From Home (WFH) nasional setiap hari Jumat mulai berlaku secara perdana pada hari ini, Jumat (10/4/2026). Meski banyak aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dari rumah demi penghematan energi dan efisiensi anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa fungsi pengawasan serta pelayanan publik mereka tetap berjalan optimal melalui kombinasi kerja fleksibel.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa unit-unit vital tetap disiagakan untuk melayani masyarakat secara langsung di gedung KPK. Layanan fisik yang tetap tersedia meliputi pengaduan masyarakat, permohonan informasi publik, perpustakaan, hingga pusat pelaporan LHKPN. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak publik dalam berpartisipasi memberantas korupsi tidak terhambat oleh penyesuaian lokasi kerja.
Transformasi Layanan Digital dan Integritas Lembaga
Untuk layanan yang lebih teknis, KPK mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan ekosistem digital. Layanan seperti sertifikasi penyuluh antikorupsi dan pelaporan gratifikasi kini dapat diakses sepenuhnya melalui platform digital atau aplikasi resmi KPK yang telah terintegrasi secara nasional. Transformasi budaya kerja ini merupakan respons cepat terhadap kebijakan pemerintah yang diinisiasi sejak Maret 2026 guna menekan konsumsi BBM nasional.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, integritas kinerja kami tidak bergantung pada kehadiran fisik semata. Penguatan teknologi informasi memastikan setiap laporan dan proses teknis terdokumentasi dengan baik,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta.
Agenda Penegakan Hukum Tetap Sesuai Jadwal
KPK membuktikan bahwa penyesuaian lokasi kerja tidak menyurutkan agenda utama penegakan hukum. Pemeriksaan saksi-saksi kasus korupsi dan koordinasi antar-lembaga tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dukungan infrastruktur digital memungkinkan penyidik dan tim teknis tetap terhubung secara aman untuk menjaga kerahasiaan data perkara.
Langkah WFH ini diharapkan menjadi momentum bagi KPK untuk menjadi pionir dalam birokrasi digital yang ramping dan efisien. Dengan menjaga kualitas kinerja di tengah kebijakan efisiensi energi, KPK berkomitmen untuk terus mengawal uang negara agar tetap tepat sasaran dan bebas dari praktik lancung, baik saat bekerja dari kantor maupun dari rumah.
(*Drw)
