Faktariau.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan kini berada di bawah sorotan tajam terkait struktur tata kelolanya. Forum Sipil Bersuara (Forsiber) mengindikasikan adanya upaya kuat dari Asosiasi Pemasok dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) untuk mendominasi ekosistem program tersebut.
Hamdi Putra dari Forsiber menilai keterlibatan asosiasi ini diduga telah melampaui fungsi koordinasi organisasi profesi biasa, bertransformasi menjadi aktor sentral yang ingin menguasai rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir. Kondisi ini menempatkan satu entitas pada posisi krusial yang menghubungkan petani, nelayan, dan UMKM dengan dapur produksi MBG.
Intervensi Sistematis dan Kekhawatiran Kedaulatan Data
Forsiber mencatat beberapa poin intervensi sistematis yang dilakukan oleh APPMBGI melalui pembangunan infrastruktur strategis:
Infrastruktur Fisik: Pembangunan gudang pangan di sentra produksi dan fasilitas pendingin (cold storage).
Logistik: Pengelolaan distribusi serta pengembangan pusat komando (command center) logistik secara real-time.
Kedaulatan Data: Penguasaan atas MBG Command and Control Center memberikan akses data strategis nasional terkait stok pangan dan distribusi logistik kepada pihak non-negara.
Hamdi menegaskan bahwa informasi publik yang bersifat strategis idealnya dikuasai oleh lembaga negara untuk menjaga aspek kedaulatan data.
Risiko Konflik Kepentingan dan Desakan Koreksi
Struktur yang dianggap eksklusif ini dinilai menyimpan risiko konflik kepentingan serta potensi ekstraksi keuntungan melalui biaya logistik yang tidak transparan. Meskipun kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan memberikan legitimasi formal, ketiadaan batasan peran yang jelas berisiko memicu pengambilalihan fungsi negara tanpa pengawasan memadai.
Pemerintah didesak untuk melakukan langkah-langkah korektif yang signifikan, di antaranya:
Transparansi: Membuka seluruh struktur kemitraan kepada publik.
Pemisahan Fungsi: Menetapkan batas tegas antara fungsi operator dan regulator.
Otoritas Negara: Menjamin kendali penuh atas data dan distribusi logistik tetap berada di bawah otoritas negara.
“Program MBG tidak boleh beralih fungsi menjadi sarana konsolidasi kekuatan ekonomi sepihak. Kedaulatan pangan nasional harus tetap menjadi prioritas utama,” tegas Hamdi pada Senin (4/5/2026).
*(Drw)
