Faktariau.id – Pemerintah Indonesia memastikan belum ada perubahan kebijakan ekstrem terkait pengelolaan komoditas energi, terutama batu bara dan nikel. Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).
Meskipun dinamika pasar global terus dipantau secara ketat, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas harga. Pemerintah tengah merancang skema relaksasi produksi yang terukur tanpa mengganggu pasokan domestik (Domestic Market Obligation).
Relaksasi Produksi dan Stabilitas Harga
Bahlil mengungkapkan bahwa jika harga komoditas tetap stabil dan menguntungkan, pemerintah akan mempertimbangkan pemberian relaksasi bagi para produsen. Langkah ini bertujuan agar penerimaan negara tetap optimal untuk membiayai berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berjalan di berbagai wilayah.
“Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus. Kita pertimbangkan relaksasi jika kondisi pasar memungkinkan, namun harus dengan perencanaan matang agar tidak menjadi bumerang bagi struktur ekonomi nasional,” ujar Bahlil Lahadalia kepada awak media.
Instruksi Presiden: SDA Sebagai Aset Strategis
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus agar sumber daya alam benar-benar dikelola sebagai aset strategis nasional yang memberikan keadilan bagi negara. Bahlil menegaskan bahwa Kepala Negara memerintahkan pencarian sumber pendapatan baru di sektor mineral yang selama ini potensinya belum tergarap maksimal.
Target pemerintah ke depan sangat jelas: hilirisasi harus tuntas hingga produk jadi, transisi energi terus melaju sesuai target, dan produksi komoditas tetap seimbang dengan permintaan pasar internasional. Langkah ini diambil guna menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan memiliki daya saing global yang tinggi.
(*Drw)
