Faktariau.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menjalin komunikasi intensif dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah strategis ini diambil menyusul adanya oknum jaksa yang terjaring dalam kegiatan OTT KPK di Banten. Operasi senyap tersebut dilakukan oleh tim penyidik pada Rabu, 17 Desember 2025.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya koordinasi antar-lembaga penegak hukum tersebut. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/12/2025). Koordinasi ini sangat penting mengingat salah satu pihak yang diamankan memiliki latar belakang profesi penegak hukum.
“Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” ujar Fitroh Rohcahyanto secara tegas. Meskipun demikian, Fitroh belum merinci detail materi koordinasi tersebut. Ia mengajak publik untuk menunggu perkembangan hasil komunikasi lanjutan terkait kasus Penangkapan Jaksa Banten ini.
Lima Orang Diamankan dalam Operasi Senyap
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan di lapangan. Dalam operasi tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kegiatan penyelidikan tertutup ini difokuskan pada wilayah Provinsi Banten.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait operasi tersebut:
Tim KPK mengamankan total lima orang di wilayah Banten.
Salah satu pihak yang diamankan diduga merupakan oknum jaksa aktif.
Penyidik menyita sejumlah barang bukti yang masih dalam tahap verifikasi.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.
“Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten,” ungkap Budi. Sesuai ketentuan KUHAP, lembaga antirasuah ini segera menentukan apakah mereka akan menjadi tersangka atau sekadar saksi.
Rentetan Aksi Agresif KPK Sepanjang Tahun 2025
Kasus OTT KPK di Banten ini menambah daftar panjang aksi penindakan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025. KPK tercatat sangat agresif dalam memberantas praktik korupsi di berbagai daerah. Intensitas penindakan bahkan semakin tinggi menjelang akhir tahun ini.
Daftar penangkapan besar oleh KPK sepanjang tahun 2025 meliputi:
Maret: Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Juni: Dugaan suap proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara.
Agustus: Kasus RSUD Kolaka Timur dan kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan.
November: Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Desember: Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan terbaru di wilayah Banten.
Aksi penindakan yang konsisten ini menunjukkan komitmen KPK dalam membersihkan sektor pemerintahan dari praktik gratifikasi dan suap. Publik berharap proses hukum terkait Penangkapan Jaksa Banten ini berjalan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
(*Drw)
