Faktariau.id, NASIONAL – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada peningkatan volume sampah organik di wilayahnya. Lonjakan timbulan sampah ini terutama berasal dari aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berproduksi dalam skala besar.
Guna mencegah beban berlebih di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sebagian besar sudah mengalami kelebihan kapasitas (overload), pihak Pemprov Jateng meminta dapur MBG melakukan pengelolaan sampah secara mandiri langsung dari sumbernya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta dinas terkait di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan penanganan limbah ini berjalan efektif.
Solusi Pakan Magot dan Biopori
Menurut Widi, peningkatan sampah organik akibat aktivitas produksi makanan massal memang tidak bisa dihindari. Sebagai langkah strategis, DLHK Jateng menyiapkan pelatihan bagi pengelola dapur agar mampu mengolah sampah secara optimal dengan berbagai metode.
Salah satu solusi unggulan yang didorong adalah pemanfaatan sisa makanan sebagai pakan magot (larva lalat Black Soldier Fly). Metode ini dinilai sangat efektif karena selain ramah lingkungan, magot juga memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai pakan ternak.
Selain magot, DLHK Jateng juga menawarkan metode lain seperti:
Komposter: Mengolah sisa sayuran dan nasi menjadi pupuk organik.
Lubang Biopori: Mempercepat proses penguraian alami sekaligus meningkatkan daya serap air tanah.
Pengelolaan dari Hulu
Widi menegaskan bahwa prinsip utama penanganan sampah saat ini adalah penyelesaian di hulu atau sumbernya. Dapur SPPG diharapkan bertanggung jawab penuh terhadap limbah yang dihasilkan agar tidak seluruhnya dibuang ke TPA.
“Pengelolaan sampah di dapur relatif lebih mudah diawasi dan diintervensi. Karena itu, pengawasan dan pendampingan teknis akan terus kami lakukan agar proses pengolahan berjalan konsisten,” ujar Widi, Rabu (18/2/2026).
Tidak hanya di level dapur produksi, Widi juga mendorong pihak sekolah dan masyarakat terlibat aktif mengelola sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh siswa. Sinergi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sistem angkut-buang konvensional dan menjadi fondasi ketahanan lingkungan di Jawa Tengah.
(*Drw)
