Faktariau.id, NASIONAL – Penanganan bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat resmi memasuki fase krusial. Pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini mengalihkan fokus utama dari penyelamatan darurat menuju strategi Pemulihan Pascabencana Sumatera Barat.
Sebanyak 13 kabupaten dan kota yang terdampak mulai menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Meski secara provinsi masa Transisi Tanggap Darurat Sumbar telah dimulai, BNPB mencatat Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar masih memperpanjang status darurat karena kondisi lapangan yang belum sepenuhnya stabil.
Sinkronisasi Data dan Sinergi Lintas Sektor
Dalam memastikan efektivitas pembangunan kembali, BNPB memberikan pendampingan intensif melalui penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di UPT BNPB Padang, Sabtu (27/12).
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan pentingnya akurasi data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinkronisasi ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara pemerintah pusat dan daerah saat pembangunan fisik dimulai nantinya.
Prinsip Build Back Better
Dokumen R3P yang tengah disusun akan menjadi payung hukum bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan strategis. Pemerintah mengusung prinsip Build Back Better—membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik dan lebih aman dari risiko bencana di masa depan.
Melalui pedoman ini, diharapkan infrastruktur vital dan layanan dasar masyarakat di wilayah terdampak seperti Pesisir Selatan, Padang Pariaman, hingga Solok dapat segera pulih, sehingga roda ekonomi dan sosial masyarakat kembali normal.
(*Drw)
