Faktariau.id, NASIONAL – Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan keseriusan dalam mengelola kualitas konsumsi masyarakat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bongoime, Bone Bolango. Fasilitas ini kini resmi menjadi rujukan nasional berkat penerapan Standar Mutu Pangan BGN yang sangat ketat, mulai dari aspek higienitas hingga tata kelola operasional yang profesional.
Dalam tinjauan pada 20 Desember 2025, fasilitas dapur SPPG Bongoime dirancang untuk memenuhi standar kesehatan tertinggi. Penggunaan material khusus dan teknologi modern menjadi pondasi utama guna memastikan setiap makanan yang diproduksi aman dan bergizi tinggi bagi penerima manfaat.
Fasilitas Modern dan Higienitas Tingkat Tinggi
Dapur SPPG Bongoime bukan sekadar ruang masak biasa. Setiap sudut ruangan dirancang dengan material anti jamur, lantai epoxy yang mudah dibersihkan, serta seluruh peralatan masak berbahan stainless steel standar industri makanan.
Berikut adalah beberapa fitur unggulan yang diterapkan di SPPG Bongoime:
Sistem Pengolahan Limbah (IPAL): Memastikan operasional dapur ramah lingkungan.
Teknologi Ultraviolet (UV): Digunakan untuk menjamin sterilisasi air yang digunakan dalam proses memasak.
SOP Ketat: Standard Operational Procedure dipasang di setiap sudut ruang kerja untuk memandu relawan menjaga keamanan pangan.
Manajemen Logistik: Pengaturan bahan baku yang sistematis untuk menjaga kesegaran nutrisi.
Transparansi Program Makan Bergizi (MBG)
Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi turut menekankan bahwa transparansi informasi mengenai pengelolaan gizi ini sangatlah krusial. Program Makan Bergizi (MBG) ditegaskan bukan sekadar pembagian makanan gratis, melainkan upaya besar negara dalam membangun sistem pangan modern yang diawasi secara ketat dan saintifik.
“Program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun fondasi kesehatan bangsa melalui sistem pangan yang terstandarisasi secara nasional,” ungkap perwakilan otoritas terkait.
Diharapkan dengan adanya standar yang tinggi di SPPG Bongoime, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas gizi yang diberikan oleh pemerintah akan semakin meningkat. Sistem ini juga diproyeksikan akan diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan kedaulatan gizi nasional.
(*Drw)
