Faktariau.id — Pemerintah Indonesia terus memutar otak untuk merumuskan formulasi taktis demi melepaskan diri dari belenggu ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Langkah teranyar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) tengah mematangkan rencana implementasi program kompor listrik dengan adaptasi teknologi terbaru. Produk hilir ini diklaim jauh lebih fleksibel, aman, serta adaptif untuk digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tingginya angka konsumsi tabung gas LPG saat ini telah menjadi beban fiskal yang sangat berat bagi postur kas negara. Pasalnya, struktur ketahanan energi nasional mencatat sekitar 80 persen dari total pemenuhan kebutuhan LPG domestik harian terpaksa dipasok melalui skema impor dari luar negeri.
“Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Di saat ICP (Indonesia Crude Price) seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun,” beber Bahlil secara transparan dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin malam (15/6/2026).
Kondisi ruang fiskal yang terus tertekan oleh beban impor energi fosil inilah yang memaksa otoritas eksekutif mempercepat langkah diversifikasi menuju bauran energi alternatif bersih, salah satunya lewat akselerasi migrasi massal ke perangkat kompor induksi modern.
Gunakan Teknologi Komparatif Baru: Antisipasi Penolakan Publik
Bahlil meluruskan kekhawatiran publik bahwa blueprint program kerja yang sedang digodok di internal kementerian saat ini memiliki spesifikasi teknis yang sangat berbeda dengan rencana pengadaan kompor listrik terdahulu yang sempat menuai penolakan masif dari masyarakat. Kali ini, tim ahli pemerintah sengaja menguji jenis teknologi terbaru yang dinilai memiliki tingkat kematangan daya listrik serta keamanan jauh lebih mumpuni.
“Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama,” jelas Bahlil.
Saat ini, struktur internal Kementerian ESDM dilaporkan sedang intensif melakukan studi komparasi makro untuk menakar secara akurat seberapa besar persentase efisiensi daya serta dampak positif dari kompor listrik generasi baru ini jika disandingkan dengan kinerja teknologi pendahulunya.
“Nah kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” tambahnya di hadapan para anggota dewan.
Anggaran Rp815,56 Miliar Dipersiapkan Lewat Pintu Ditjen EBTKE
Keseriusan pemerintah dalam melakukan penetrasi diversifikasi bauran energi ini dibuktikan melalui kesiapan penyusunan alokasi dana operasional. Kementerian ESDM secara resmi telah mengesahkan pengalokasian anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program pengadaan kompor listrik nasional pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Seluruh rantai komando pelaksanaan eksekusi program distribusi bantuan serta edukasi harian ini nantinya akan berada langsung di bawah payung pengelolaan fungsional Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas devisa dalam jangka panjang sekaligus menyehatkan neraca dagang sektor energi Indonesia.
“Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain,” pungkas Bahlil optimistis menatap target swasembada energi domestik.
*(Drw)
