Faktariau.id, NASIONAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengukir sejarah baru dalam peta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Memasuki awal tahun 2026, program unggulan ini dilaporkan telah berhasil melayani 55,1 juta penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras satu tahun penuh sejak program resmi diluncurkan pada Januari 2025. Lonjakan jumlah penerima ini membuktikan komitmen serius pemerintah dalam melakukan intervensi gizi secara masif dan terstruktur.
“Ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk memperbaiki kualitas gizi nasional sejak hari pertama peluncuran,” ujar Dadan dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
Pertumbuhan Masif SPPG: Dari 190 ke 19.800 Unit
Kunci keberhasilan distribusi MBG terletak pada pertumbuhan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sangat signifikan. Data menunjukkan perkembangan luar biasa sebagai berikut:
Januari 2025: Hanya tersedia 190 unit layanan awal.
Januari 2026: Jumlah unit melonjak drastis hingga menembus 19.800 unit.
Meskipun saat ini beberapa unit masih dalam tahap finalisasi administrasi, sebagian besar SPPG telah beroperasi aktif. Unit-unit ini menjadi ujung tombak dalam memastikan makanan bergizi sampai ke tangan siswa di sekolah-sekolah serta kelompok masyarakat rentan lainnya tepat waktu dan dalam kondisi segar.
Investasi Generasi Emas dan Target “Zero Defect” 2026
Pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan sekadar bantuan pangan biasa, melainkan investasi jangka panjang untuk mewujudkan visi Generasi Emas Indonesia 2045. Fokus penerima manfaat meliputi:
Ibu Hamil & Menyusui: Untuk mencegah stunting sejak dini.
Balita: Mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif awal.
Pelajar (Hingga 18 Tahun): Memastikan konsentrasi belajar maksimal dengan asupan nutrisi yang cukup.
Menatap tahun 2026, Badan Gizi Nasional mematok target “Zero Defect” atau operasional tanpa cacat. Strategi yang diusung meliputi peningkatan pengawasan kualitas makanan secara ketat serta optimalisasi penyerapan bahan baku dari petani dan peternak lokal guna memperkuat kedaulatan pangan nasional.
(*Drw)
