BNPB Kebut Pembangunan Hunian Pasca-Bencana di Sumatera Barat: Targetkan 60 Unit Tahap Pertama

Progres Hunian Bencana Sumbar Terus Dikebut BNPB
Sekretaris Utama BNPB Rustian didampingi Bupati Solok meninjau area huntap yang akan dipersiapkan untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada di wilayah Nagari Saniang Baka. (Dok. BNPB)

Faktariau.id, NASIONAL – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memacu penyelesaian pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar, BNPB melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik strategis pada Rabu (7/1/2026).

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, turun langsung meninjau progres fisik di Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanah Datar, dan Kabupaten Solok. Fokus utama kunjungan ini adalah memantau kelayakan hunian sementara (huntara) serta kesiapan lahan untuk hunian tetap (huntap).

“Evaluasi mencakup progres fisik, kualitas bangunan, hingga ketersediaan sarana pendukung agar sesuai dengan prinsip keamanan dan kelayakan hunian,” tegas Rustian saat memantau lokasi.

Sebaran Pembangunan Hunian di Berbagai Wilayah

Berdasarkan data terbaru di lapangan, pembangunan hunian ini tersebar di beberapa titik terdampak untuk memfasilitasi kebutuhan mendesak para pengungsi:

  • Kabupaten Lima Puluh Kota: Di Kecamatan Gunuang Omeh, target penyelesaian mencapai 60 unit huntara pada permohonan tahap pertama.

  • Kabupaten Tanah Datar: Pembangunan terbagi di dua lokasi, yakni 23 unit di Nagari Bungo Tanjuang (Kecamatan Batipuh) dan 15 unit di Nagari Sumpur (Kecamatan Batipuh Selatan).

  • Kabupaten Solok: BNPB telah menyiapkan lahan di Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, yang diproyeksikan sebagai lokasi hunian tetap (huntap) jangka panjang.

Instruksi Penyempurnaan Fasilitas Pendukung

Meski secara umum pembangunan dinilai sudah berjalan sesuai rencana (on track), Rustian memberikan instruksi khusus agar aspek kenyamanan keluarga penyintas tetap diprioritaskan. BNPB meminta pengembang untuk segera menyempurnakan fasilitas pendukung seperti akses air bersih, sanitasi, dan sarana prasarana lainnya.

Selain itu, desain bangunan juga diminta untuk disesuaikan agar lebih ramah terhadap kebutuhan keluarga. Percepatan di beberapa titik krusial terus menjadi atensi utama pemerintah agar masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian dan dapat segera memulai hidup baru di hunian yang lebih layak dan aman.

(*Drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *